Utang pemerintah Inggris mencapai level tertingginya dalam beberapa dekade terakhir, menembus angka 100% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menjadi sorotan dan menghadirkan tantangan besar bagi Menteri Keuangan Rachel Reeves dalam menyusun kebijakan pajak dan anggaran belanja negara.
Sejarah Utang Inggris: Peningkatan Setelah Krisis Ekonomi dan Pandemi
Menurut laporan dari Bank of England, terakhir kali Inggris berada dalam situasi serupa adalah pada tahun 1961, ketika negara tersebut masih merasakan dampak keuangan akibat Perang Dunia II. Sejak saat itu, berbagai krisis seperti krisis keuangan global pada 2008 dan pandemi COVID-19 telah memperparah utang nasional Inggris, yang terus meroket hingga mencapai level saat ini.
Pertumbuhan ekonomi yang melambat dalam beberapa tahun terakhir juga berkontribusi terhadap peningkatan rasio utang terhadap PDB. Data yang dirilis pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa pemerintah Inggris meminjam sebesar £13,7 miliar (sekitar USD18,2 miliar) hanya dalam satu bulan. Jumlah tersebut meningkat £3,3 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan lonjakan pengeluaran untuk tunjangan sosial dan kebutuhan lainnya di tengah inflasi yang tinggi.
Tantangan Fiskal dan Kebijakan Pajak Mendatang
Kondisi keuangan yang mengkhawatirkan ini memaksa pemerintah Inggris untuk mengambil langkah-langkah sulit dalam menyeimbangkan anggaran. Menteri Keuangan Rachel Reeves telah memperingatkan bahwa pajak kemungkinan besar akan naik dalam anggaran bulan Oktober mendatang. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan ini tidak akan berlaku untuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meski begitu, ruang untuk manuver fiskal sangat terbatas. Pemerintah harus menavigasi kebijakan publik yang seimbang antara menjaga layanan sosial tetap berjalan dan mengurangi utang yang terus membengkak. Dalam lima bulan pertama tahun keuangan 2024/2025, pemerintah Inggris telah meminjam sekitar £64,1 miliar, yang melampaui prediksi Kantor Tanggung Jawab Anggaran yang dikeluarkan pada Maret lalu.
Dampak Terhadap Ekonomi dan Pengeluaran Publik
Kondisi keuangan Inggris yang semakin rumit juga mendapat perhatian dari ekonom senior. Grant Fitzner, Kepala Ekonom Kantor Statistik Nasional (ONS), mencatat bahwa peminjaman pada Agustus 2024 merupakan salah satu yang tertinggi dalam sejarah, di luar periode krisis pandemi. Menurut Darren Jones, Kepala Sekretaris Keuangan, situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam memulihkan ekonomi yang dipandang tidak ramah terhadap pekerja.
Di sisi lain, Matt Swannell, Kepala Penasihat Ekonomi untuk EY Item Club, mengingatkan bahwa kondisi fiskal Inggris kemungkinan akan memburuk di sisa tahun ini. Pemerintah diperkirakan harus mengeluarkan lebih banyak anggaran, terutama untuk menutupi biaya upah di sektor publik dan kenaikan biaya di berbagai departemen pemerintah.
Untuk mengurangi utang, Reeves telah mengambil beberapa langkah penting. Di antaranya adalah membatalkan pembayaran bahan bakar musim dingin yang sebelumnya diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Rishi Sunak, serta menunda reformasi sistem perawatan sosial. Selain itu, Reeves juga memotong investasi di sektor infrastruktur seperti jalan, kereta api, dan rumah sakit sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi beban pinjaman.
Langkah Berat di Tengah Krisis Utang
Utang nasional Inggris yang mencapai 100% dari PDB menjadi tantangan serius bagi pemerintah saat ini. Dengan anggaran yang semakin ketat dan pengeluaran yang terus meningkat, pemerintah Inggris harus menemukan solusi inovatif untuk menyeimbangkan keuangan tanpa membebani masyarakat dengan pajak tambahan yang terlalu berat.