SAMARINDA – Pimpinan sementara DPRD Kalimantan Timur mempercepat tugas-tugas awal mereka pada periode 2024-2029. Salah satu fokus utama adalah menyusun tata tertib dan memastikan setiap fraksi siap menempatkan anggotanya dalam alat kelengkapan dewan (AKD). Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan bahwa sejak pelantikan Anggota DPRD Kaltim pada 2 September lalu, dewan dipimpin oleh pimpinan sementara.
Masing-masing fraksi yang memiliki kursi di DPRD Kaltim harus segera mengusulkan nama anggota untuk mengisi posisi pimpinan. Penetapan pimpinan definitif diharapkan akan dilakukan pada awal Oktober 2024.
Ekti, bersama Ketua Sementara DPRD Kaltim dari Partai Golkar, Hasanuddin Mas’ud, memfasilitasi pembahasan tata tertib, pembentukan fraksi, dan menyusun agenda rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD yang definitif. “Tugas kami sebagai pimpinan sementara adalah memimpin rapat, menyusun tata tertib, dan memfasilitasi fraksi-fraksi untuk segera membentuk alat kelengkapan dewan,” tegas Ekti.
Pembentukan Fraksi dan AKD di DPRD Kaltim
Saat ini, di DPRD Kaltim sudah terbentuk tujuh fraksi. Proses ini rampung pada 9 September 2024. Selain itu, penetapan pimpinan definitif DPRD Kaltim dijadwalkan pada awal Oktober 2024. Terdapat empat fraksi yang berhak menduduki kursi pimpinan, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB.
Ekti menambahkan, penetapan pimpinan fraksi memerlukan waktu karena harus melalui pleno internal partai dan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai. “Proses penetapan ini harus melalui DPP, termasuk untuk partai Gerindra, yang saat ini masih dalam tahap pengusulan,” ujarnya.
Tugas Utama DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Di Jakarta, pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta juga fokus menyelesaikan tugas-tugas awal periode 2024-2029. Politisi PKS, Achmad Yani, dan politisi PDIP, Johnny Simanjuntak, telah ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta. Tugas utama mereka mencakup memimpin rapat, mendorong fraksi-fraksi untuk menyiapkan nama anggota AKD, membahas tata tertib, dan memastikan pembentukan AKD berjalan lancar.
Johnny Simanjuntak, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, menegaskan pentingnya pembentukan alat kelengkapan dewan, yang meliputi pimpinan dewan, badan, hingga komisi-komisi. Dengan AKD yang lengkap, rapat kerja di setiap komisi dan badan dapat segera dimulai, termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Percepatan Pembahasan Tata Tertib di DKI Jakarta
Johnny menyatakan bahwa proses pembahasan tata tertib sering kali memakan waktu cukup lama, namun ia yakin dapat menyelesaikannya lebih cepat. “Karena saya sudah pernah menjalani proses ini pada tahun 2014, saya lebih memahami celah-celahnya, sehingga pembahasan bisa lebih cepat,” ujarnya. Ia memperkirakan bahwa pembahasan tata tertib bisa selesai dalam waktu dua hingga tiga minggu.
Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih melalui Pemilu 2024 telah dilantik. Kursi pimpinan sementara saat ini diisi oleh dua politisi dari partai dengan suara terbanyak, yaitu PKS dengan 18 kursi dan PDIP yang meraih 15 kursi.
Pentingnya peran pimpinan sementara DPRD di Kaltim dan DKI Jakarta dalam membentuk tata tertib dan AKD menjadi langkah krusial untuk memastikan kelancaran kerja legislatif di kedua wilayah tersebut. Dengan penyusunan yang efektif, baik DPRD Kaltim maupun DKI Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, termasuk dalam pembahasan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.
Keywords: