Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar aksi damai di depan kantor kementerian tersebut di Jakarta, Senin (20/1/2025). Aksi ini dipicu oleh pemecatan seorang pegawai bernama Neni Herlina, yang diduga dilakukan tanpa prosedur resmi.
Tuntutan Massa dan Solidaritas Pegawai
Sekitar 235 pegawai ASN ikut serta dalam aksi ini, yang dimulai dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti “Indonesia Raya” dan “Bagimu Negeri.” Mereka juga meneriakkan yel-yel serta membawa spanduk berisi kritik terhadap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Salah satu spanduk bertuliskan, “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!”
Selain itu, sejumlah karangan bunga turut ditempatkan sebagai simbol solidaritas terhadap Neni Herlina. Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, menduga pemecatan Neni dilandasi oleh kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. “Ada kemungkinan terjadi fitnah atau prasangka buruk bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal kenyataannya tidak demikian,” ujarnya.
Harapan ASN dan Tuntutan kepada Presiden
Massa aksi berharap kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Mereka juga menyerukan agar permasalahan ini dapat didengar oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dianggap memiliki peran penting dalam mengangkat Menteri Kemdiktisaintek. “Kami hanya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi kepada pihak yang berwenang, termasuk kepada Presiden,” tambah Suwitno.
Tanggapan Kemdiktisaintek
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, menegaskan bahwa tidak ada pemecatan yang dilakukan secara mendadak. Menurut Togar, setiap keputusan terkait pegawai telah melalui evaluasi berdasarkan mutu dan layanan yang harus dipertahankan oleh individu maupun bagian tertentu.
Togar juga mengimbau agar dialog dijadikan solusi utama dalam menyelesaikan konflik ini. “Masih ada ruang untuk berdiskusi secara terbuka dengan niat baik, pikiran yang jernih, dan semangat mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara persuasif, tanpa menutup peluang untuk berdialog dengan semua pihak terkait. “Kami tetap membuka diri untuk semua saran yang konstruktif demi mencapai hasil yang adil bagi semua pihak,” tutup Togar.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan isu keadilan bagi ASN serta tata kelola institusi negara. Aksi damai ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan dialog dalam menghadapi konflik di lingkungan pemerintahan.