Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan menghadapi tantangan besar saat mencoba menangkap Yoon Suk Yeol, mantan presiden yang dimakzulkan, pada Jumat (3/1). Yoon sedang diselidiki atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang terkait deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada 3 Desember lalu.
Pada hari upaya penangkapan, tim CIO mendatangi kediaman Yoon dengan membawa surat perintah resmi. Namun, mereka gagal menahan Yoon karena berbagai hambatan, termasuk kerumunan besar pendukung dan barikade yang dibuat oleh pasukan keamanan serta pendukungnya.
Massa dan Pasukan Keamanan Halangi Penangkapan
Ribuan pendukung Yoon memadati area sekitar rumahnya dengan membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai simbol solidaritas. Pendukung bahkan memasang barikade, sementara tentara dan petugas keamanan kepresidenan (PSS) juga menolak memberi akses kepada tim CIO.
Meski sempat mencoba menerobos, tim penyelidik hanya bertemu tim hukum Yoon tanpa kepastian keberadaan mantan presiden tersebut. Pada akhirnya, CIO memutuskan untuk menunda eksekusi surat perintah penangkapan demi alasan keamanan.
Dalam pernyataannya, CIO menyebut bahwa tindakan lebih lanjut akan diambil pekan depan setelah evaluasi mendalam atas situasi ini.
Dampak Perintah Darurat Militer
Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon sebelumnya memicu kontroversi luas di Korea Selatan. Keputusan tersebut berujung pada pemungutan suara pemakzulan oleh parlemen, yang akhirnya mencabut otoritas Yoon sebagai presiden. Meskipun demikian, PSS tetap menunjukkan loyalitas kuat kepada Yoon, sebuah langkah yang dinilai tidak sesuai dengan peran hukum mereka.
Beberapa analis menyebut bahwa kesetiaan ini bisa jadi karena Yoon menempatkan loyalis garis keras di dalam PSS selama masa jabatannya. Bahkan, ketua PSS, Park Jong-joon, yang diangkat oleh Yoon, dituduh berperan dalam memberikan saran untuk memberlakukan darurat militer.
Saat ini, mantan menteri pertahanan yang terkait dengan keputusan tersebut sedang ditahan untuk diinterogasi. Penolakan PSS untuk mematuhi arahan penjabat presiden Choi Sang-mok juga memperumit upaya penegakan hukum terhadap Yoon.
Polarisasi Politik dan Risiko Eskalasi
Situasi ini mencerminkan polarisasi tajam di Korea Selatan antara pendukung Yoon dan pihak yang menentangnya. Banyak warga yang setuju bahwa tindakan Yoon melampaui batas wewenang, namun perbedaan pendapat muncul terkait cara pertanggungjawabannya.
Konflik ini memunculkan risiko eskalasi jika penegakan hukum dilakukan dengan kekerasan. CIO dan polisi harus berhati-hati dalam mengambil langkah selanjutnya agar tidak memperburuk situasi.
Tantangan bagi CIO dalam Krisis Politik
CIO, lembaga yang baru berusia empat tahun, menghadapi ujian berat dalam menangani kasus Yoon. Dibentuk untuk memerangi korupsi tingkat tinggi, lembaga ini kini harus menunjukkan otoritasnya di tengah ketegangan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
CIO memiliki waktu hingga 6 Januari untuk menangkap Yoon sebelum surat perintah penangkapan berakhir. Jika upaya berikutnya juga gagal, mereka kemungkinan akan mengajukan surat perintah baru. Namun, dengan dukungan pendukung yang terus bertambah, tantangan bagi lembaga ini akan semakin besar.
Upaya penangkapan Yoon Suk Yeol menggambarkan betapa rumitnya situasi politik dan hukum di Korea Selatan saat ini. Dukungan kuat dari pendukung konservatif, loyalitas pasukan keamanan, serta kebuntuan politik yang terjadi menciptakan ketidakpastian yang mendalam. Krisis ini menunjukkan tantangan besar dalam menegakkan keadilan tanpa memperburuk konflik di masyarakat.