Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan. Dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024, ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Anggaran Pendidikan 2025 yang Luar Biasa
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun, atau setara dengan 20% dari total belanja negara. Alokasi ini meliputi dana operasional pendidikan, investasi pendidikan, serta dana abadi untuk riset, kebudayaan, dan perguruan tinggi.
Anggaran ini lebih besar dibandingkan sektor lain, termasuk pertahanan yang hanya mendapatkan alokasi Rp 166 triliun. Langkah ini menunjukkan prioritas pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci pembangunan bangsa.
Program Prioritas di Bidang Pendidikan
Dalam APBN 2025, anggaran pendidikan akan difokuskan pada berbagai program, seperti:
- Peningkatan gizi anak sekolah melalui program makanan bergizi.
- Renovasi dan pembangunan sekolah, baik negeri maupun swasta, dengan anggaran Rp 17,15 triliun.
- Pengembangan sekolah unggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
- Perluasan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah.
- Penguatan riset dan pendidikan tinggi guna menciptakan universitas kelas dunia.
Sebagian anggaran ini juga dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan, baik fisik maupun non-fisik. Dana tersebut mencakup bantuan operasional pendidikan hingga Rp 59,2 triliun.
Kesejahteraan Guru dan Program Sertifikasi
Presiden Prabowo juga memastikan adanya peningkatan kesejahteraan guru. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp 81,6 triliun akan dialokasikan untuk kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kenaikan ini mencakup tambahan tunjangan profesi dan gaji pokok bagi guru bersertifikat.
Sebanyak 1,9 juta guru bersertifikat akan mendapatkan manfaat langsung dari program ini. Selain itu, bagi guru yang belum memiliki sertifikasi, pemerintah akan memberikan bantuan tunai melalui mekanisme transfer langsung yang saat ini masih dalam tahap pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Upaya Mencegah Kebocoran Anggaran
Presiden Prabowo juga menyoroti kebocoran anggaran yang dapat mengurangi efektivitas belanja negara. Ia menyebutkan bahwa praktik seperti korupsi, perjudian online, dan penyelundupan menjadi tantangan besar. Pemerintah bertekad memperbaiki pengelolaan anggaran dengan melibatkan kementerian terkait untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Fokus pada Masa Depan Pendidikan
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan berkualitas. Komitmen ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk menciptakan generasi yang berdaya saing di tingkat global.