Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, tiba-tiba meninggalkan ruang rapat Komisi VI DPR pada Senin (4/11/2024). Keputusan ini diambil setelah Erick dipanggil untuk bertemu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Komisi VI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengonfirmasi bahwa Dasco menghubunginya dan meminta Erick untuk hadir di pertemuan terkait urusan BUMN dan isu strategis lainnya.
Keputusan Mendadak yang Mengundang Reaksi Anggota DPR
Permintaan ini menyebabkan Erick harus meninggalkan rapat di tengah pembahasan. Suryo pun meminta izin dari seluruh anggota Komisi VI agar Erick bisa menghadiri pertemuan dengan Dasco. Para anggota DPR yang hadir tampak kaget dengan keputusan Erick yang terkesan mendadak ini, namun ada juga yang memahami urgensi pemanggilan tersebut. Meskipun demikian, beberapa anggota mempertanyakan pentingnya kehadiran langsung Erick dalam rapat Komisi VI, mengingat agenda rapat saat itu mencakup beberapa isu penting seperti pengenalan mitra kerja baru dan evaluasi program kerja serta anggaran Kementerian BUMN untuk 2025.
Rapat Tetap Berjalan Meski Tanpa Kehadiran Erick Thohir
Setelah Erick meninggalkan ruang rapat, pimpinan Komisi VI menginstruksikan agar para wakil menteri, yakni Dony dan Aminuddin, untuk melanjutkan kehadiran dari sisi Kementerian BUMN dan mengikuti diskusi. Meski ada beberapa interupsi dari anggota DPR yang menginginkan Erick tetap berada di ruang rapat, rapat akhirnya dapat dilanjutkan. Komisi VI menunjukkan fleksibilitas dalam melanjutkan agenda rapat tanpa kehadiran langsung Erick, yang dianggap sebagai bentuk adaptasi dalam menghadapi situasi mendadak.
Kesepakatan untuk Tetap Produktif dan Fokus pada Agenda BUMN
Meskipun Erick Thohir harus meninggalkan rapat untuk bertemu dengan Sufmi Dasco Ahmad, para anggota DPR akhirnya sepakat untuk melanjutkan pembahasan. Rapat berlangsung produktif dengan diskusi yang terfokus pada isu-isu strategis yang dihadapi BUMN, termasuk roadmap dan target kementerian untuk tahun anggaran 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komitmen dalam rapat tetap terjaga, meskipun dengan adanya kendala tidak ideal.
Dengan adanya koordinasi yang solid, diharapkan seluruh program dan rencana kerja BUMN dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.