Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, melontarkan berbagai kritik kepada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Kritik Jusuf Kalla terhadap Nadiem Makarim terkait program yang digagas Nadiem, termasuk Merdeka Belajar, serta kemampuannya dalam mengelola anggaran pendidikan.
Dalam sebuah diskusi bertajuk Diskusi Kelompok Terpumpun Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/9/2024), JK mengutarakan pandangannya tentang kondisi pendidikan di Indonesia serta implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Nadiem. Berikut adalah ringkasan kritik JK terhadap kebijakan Nadiem Makarim.
Pengalaman Menteri Pendidikan yang Minim
Kritik pertama yang dilontarkan JK adalah mengenai kurangnya pengalaman Nadiem dalam bidang pendidikan. Menurutnya, seorang Menteri Pendidikan seharusnya memiliki latar belakang yang kuat di dunia pendidikan. JK mencontohkan sejumlah menteri pendidikan sebelumnya, seperti Ki Hajar Dewantara dan beberapa mantan rektor universitas, yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia pendidikan.
“Menteri pendidikan haruslah seorang yang ahli di bidangnya, bukan hanya sekadar mengelola anggaran tanpa memahami apa yang seharusnya dicapai,” kata JK. Ia juga menambahkan bahwa pemilihan Menteri Pendidikan yang tidak memahami pendidikan hanya akan menyebabkan kekacauan dalam sistem pendidikan nasional.
Kritik Terhadap Konsep Merdeka Belajar
JK juga menyoroti program Merdeka Belajar yang diusung oleh Nadiem. Menurutnya, konsep ini belum sepenuhnya tepat untuk diterapkan di Indonesia. JK menilai bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih membutuhkan pendekatan yang lebih konservatif dan terstruktur.
“Kurikulum Merdeka ini bisa membuat siswa semakin malas belajar karena mereka tidak lagi didorong untuk bersiap menghadapi ujian,” ujar JK. Ia menekankan bahwa pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan budaya belajar yang masih kuat tergantung pada adanya ujian sebagai pemicu motivasi siswa.
Ujian Nasional Masih Penting
Sejak dihapusnya Ujian Nasional (UN) di tingkat SD, SMP, dan SMA oleh Nadiem, JK merasa kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan ulang. Menurut JK, Ujian Nasional masih penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ia menganggap bahwa menghapus UN dengan alasan meniru sistem pendidikan di negara-negara seperti Finlandia atau Swedia tidak relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia.
“Menghapus Ujian Nasional tanpa memperhitungkan keadaan di lapangan sama saja dengan mengambil kebijakan yang tidak tepat,” ujar JK. Ia menyarankan agar Indonesia belajar dari negara-negara seperti India dan Cina, yang memiliki populasi besar dan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan Indonesia.
Pentingnya Pemilihan Menteri yang Tepat
JK juga memberikan saran kepada pemerintahan mendatang agar lebih selektif dalam memilih Menteri Pendidikan. Menurutnya, seorang Menteri Pendidikan harus memiliki tiga kriteria utama: ahli di bidangnya, memiliki program yang jelas, dan mampu mengelola anggaran pendidikan dengan efektif.
“Menteri yang baik harus tahu bagaimana cara memanfaatkan anggaran secara tepat untuk memperbaiki pendidikan. Bukan hanya anggaran yang perlu diperbaiki, tetapi juga orang yang mengelola anggaran tersebut,” tegas JK.
Kritik yang disampaikan oleh Jusuf Kalla terhadap Nadiem Makarim mencerminkan kekhawatiran yang mendalam mengenai arah kebijakan pendidikan Indonesia. Dari masalah pengalaman seorang Menteri Pendidikan, penerapan Kurikulum Merdeka, hingga penghapusan Ujian Nasional, JK menggarisbawahi pentingnya memahami kondisi pendidikan di Indonesia sebelum mengadopsi kebijakan dari negara lain.