Isu mengenai “partai cokelat” atau “parcok,” yang merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), telah menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menuding Presiden Joko Widodo menggunakan kekuatan aparat untuk mendukung kandidat tertentu, termasuk menantunya, Bobby Nasution, dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Tuduhan ini turut mencuat di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur.
Tanggapan Jokowi atas Tuduhan
Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi meminta agar pihak yang merasa keberatan untuk membuktikan klaim mereka. Presiden juga mengimbau agar kasus ini dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau memang ada bukti, laporkan saja ke Bawaslu atau MK karena sudah ada mekanismenya,” ujar Jokowi saat kunjungannya ke Medan.
Presiden juga menyerahkan klarifikasi terkait dugaan ini kepada Bobby Nasution. “Silakan tanya langsung kepada Pak Bobby,” tegas Jokowi, seraya menambahkan bahwa tuduhan tanpa bukti tidak seharusnya dilontarkan.
Pandangan Berbeda dari Pihak Lain
Ketua Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut isu parcok ini sebagai hoaks. Menurutnya, tudingan tentang keterlibatan aparat dalam Pilkada tidak memiliki dasar yang kuat. Ia juga menilai isu ini lebih mencerminkan dinamika politik menjelang Pilpres 2024, di mana pertarungan politik semakin memanas.
Ambisi Kekuasaan dan Kecemasan Demokrasi
Hasto Kristiyanto dalam keterangannya mengungkapkan bahwa dugaan keterlibatan aparat bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi dan mendukung kandidat tertentu. Ia menyatakan bahwa hal ini berpotensi mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil. “Rakyat mulai merasa gelisah dengan keterlibatan ‘partai cokelat’ yang terkesan mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” kata Hasto.
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan
Isu parcok mencerminkan betapa pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada untuk memastikan proses demokrasi yang bersih dan adil. Jika ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan, maka bukti harus diajukan dan diproses melalui jalur hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas demokrasi serta kepercayaan publik terhadap proses politik di Indonesia.