Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan perbaikan signifikan di sektor ESDM, terutama terkait dengan perizinan. Menurut Bahlil, instruksi dari Presiden Jokowi mengharuskannya segera melakukan pembenahan dalam berbagai aspek, termasuk menyelesaikan perizinan yang masih terlalu rumit dan lambat.
“Saya ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk segera melakukan pembenahan di sektor ini. Apa yang sudah baik akan dilanjutkan, tetapi yang belum optimal harus diperbaiki,” ujar Bahlil pada Sabtu (28/9/2024).
Permasalahan 300 Izin dalam Sektor Migas
Bahlil mengungkapkan bahwa perusahaan yang ingin berinvestasi di sektor hulu migas harus mengurus sekitar 300 izin. Menurutnya, proses ini sangat tidak efisien dan harus disederhanakan agar lebih efektif. Ia menggambarkan bagaimana lamanya waktu yang dibutuhkan hanya untuk mengurus satu izin, yang pada akhirnya memperlambat investasi.
“Jika satu izin membutuhkan satu hari untuk diselesaikan, maka butuh satu tahun penuh hanya untuk menyelesaikan semua izin. Ini tidak efisien dan perlu pembenahan,” jelasnya.
Meskipun saat ini sistem perizinan sudah melalui Online Single Submission (OSS), Bahlil menekankan bahwa sistem ini masih perlu perbaikan untuk mempercepat proses perizinan.
Fokus pada Peningkatan Lifting Minyak Nasional
Selain permasalahan perizinan, Bahlil juga menyampaikan rencananya untuk meningkatkan lifting minyak nasional yang saat ini berada di angka 600 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor minyak dalam jumlah besar, yang membebani devisa negara.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil telah melakukan reaktivasi sumur-sumur minyak yang tidak aktif (idle) dan memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) di Blok Rokan, Riau, untuk meningkatkan produksi minyak.
Dorongan pada Energi Baru Terbarukan (EBT)
Bahlil juga menyoroti pentingnya percepatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Indonesia masih memiliki kekurangan sekitar 8,1 GW dari target bauran energi 23% pada tahun depan. Menurut Bahlil, upaya untuk menambah porsi EBT ini sangat krusial dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Kita masih kekurangan sekitar 8% dari target bauran energi terbarukan sebesar 23% yang seharusnya tercapai tahun depan,” ujarnya.
Insentif untuk Menarik Investasi Asing
Dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan insentif yang diperlukan untuk sektor hulu migas. Menurutnya, negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba menarik investasi asing, dan Indonesia harus lebih kompetitif dalam hal ini.
“Kami sedang merumuskan langkah-langkah yang komprehensif dan terukur, termasuk memberikan insentif yang menarik bagi investor asing,” jelas Bahlil.
Ia juga menyebut bahwa pemerintah akan terus melakukan diskusi dengan para kontraktor kerja sama (K3S) untuk memastikan adanya pembagian pendapatan yang adil di sektor minyak dan gas bumi.
Upaya Menuju Kemandirian Energi
Bahlil optimis bahwa dengan peningkatan lifting minyak dan penataan sektor energi, Indonesia bisa perlahan-lahan mencapai kemandirian energi. Peningkatan produksi minyak tidak hanya akan menambah pendapatan negara tetapi juga mengurangi impor dan menciptakan lapangan kerja.
“Jika lifting minyak kita bisa ditingkatkan, otomatis pendapatan negara akan naik, impor berkurang, dan kita akan lebih dekat pada kemandirian energi,” pungkasnya.